Badan Pemeriksa Keuangan RI menjadi tuan rumah dalam pertemuan ke-7 kelompok kerja organisasi badan pemeriksa sedunia atas Key National Indicators (INTOSAI Working Group on Key National Indicators/WGKNI), yang digelar di Kuta, Bali, pada 25 Februari 2014. Pertemuan ini diikuti oleh 15 negara anggota INTOSAI yaitu Armenia, Bulgaria, Cina, Finlandia, India, Indonesia, Italia, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Slovakia, Afrika Selatan, Ukraina, Amerika Serikat, dan Zambia.
Badan Pemeriksa Keuangan RI kembali bertemu dengan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia dalam tajuk Pertemuan Teknis ke-12 pada 16 – 18 Februari 2014 di Bandung, Jawa Barat,. Pertemuan ini dihadiri oleh Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa, Anggota V BPK, Agung Firman Sampurna, Tortama KN IV BPK, Saiful Anwar Nasution, dan Tortama KN V BPK, Heru Kreshna Reza.
Dalam rangka menggali masukan/pendapat mengenai kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD serta membangun kesamaan pandangan mengenai kerugian negara dan korporasi pada BUMN/BUMD, Badan Pememeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyelenggarakan Diskusi Terbatas dengan Tema ”Optimalisasi Atas Kekayaan Negara Yang Dipisahkan” pada Jumat, 14 Februari 2014, di Hotel Aryaduta, Makassar.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberi edukasi pada publik terkait nilai yang harus dijunjung tinggi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, melalui tiga film BPK. Tiga film pendek ini dibuat dengan terinspirasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Setelah ditayangkan di Jakarta dan Medan, kemudian pada 4 Februari 2014, tiga film pendek tersebut ditayangkan di Kuta, Bali. Acara penayangan film ini dihadiri oleh para Bupati di Provinsi Bali, Anggota Forum Komunikasi Pemerintah Daerah, para kepala satuan kerja pemerintah daerah terkait, serta kepala instansi vertikal di Bali.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan pemerintah daerah di Bali melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali secara online pada BPD Bali dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan berlangsung pada 4 Februari 2014 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Bali.
Kamis, 30 Januari 2014, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyelenggarakan koordinasi dalam rangka Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2013 dengan Kementerian/Lembaga di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III BPK RI.
Senin, 3 Februari 2014, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menerima Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Unaudited Tahun 2013 di Kantor BPK RI, Jakarta.
Dalam rangka memberikan gambaran secara singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat mengenai peranan dan kontribusi BPK RI terhadap akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyelenggarakan pemutaran tiga film pendek yang dilaksanakan pada Senin (27/1) di Studio XXI, Hermes Place, Polonia, Medan.
Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan negara melalui pembentukan pusat data keuangan negara. Pusat data keuangan negara bisa menjadi alat monitoring semacam CCTV yang dapat memonitor dan mengontrol seluruh transaksi keuangan Negara.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama Kementerian/Lembaga melakukan penandatanganan komitmen bersama untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara. Penandatanganan dilakukan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, dan Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusubroto.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memantau penyerahan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kota Denpasar, Bali, pada 17 Januari 2014. Penyerahan BSM dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Achmad Jazidie, dan Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, kepada siswa siswi SD, SMP, SMA, SMK, disaksikan oleh Anggota BPK RI Rizal Djalil.
Semakin kuatnya peran Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara, menuntut BPK RI untuk mengelola efektivitas kerja sama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan dampak dari hasil pemeriksaan dan produk BPK RI lainnya.
Senin, 6 Januari 2014, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Hadi Poernomo menerima Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Karen Agustiawan di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, BPK RI menghimbau kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mewujudkan CCTV APBD secara online dan realtime. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, kepada Gubernur Provinsi Bali, Made Mangku Pastika, Wakil Gubernur Provinsi Bali, I Ketut Sudikerta, dihadapan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, Arman Syifa,
Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan lahirnya berbagai undang-undang yang menyangkut keuangan negara. Reformasi juga telah mendorong masyarakat untuk mengetahui tentang bagaimana keuangan negara dan keuangan daerah dikelola. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Hasan Bisri yang hadir sebagai narasumber dalam acara sosialisasi Peran BPK dan DPR
Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan secara resmi Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam kasus Bank Century kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. BPK menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp689,39 miliar dan Rp6,76 triliun.
Laporan tersebut disampaikan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo kepada Ketua KPK, Abraham Samad di kantor KPK, Jakarta, 23 Desember 2013.
Badan Pemeriksa Keuangan RI dapat mengakses seluruh transaksi kas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara online dan realtime. Hal ini merupakan upaya preventif /pencegahan terjadinya penyimpangan transaksi serta upaya BPK mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta.
Dalam rangka memberikan pemahaman yang memadai mengenai Commite Of Sponsoring Organization Of The Treadway Commission 2013 dan Enterprise Risk Management (ERM), serta pengetahuan atas praktik-praktik terbaik (best practice) dari penerapan COSO dan ERM dilingkungan BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan RI mengadakan simposium nasional dengan tema “Menyongsong Penerapan COSO 2013 dan ERM di Lingkungan BUMN” yang dilaksanakan pada Kamis 12 Desember 2013, di Auditorium Pusdiklat BPK RI, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan RI berinisiatif menciptakan sistem monitoring yang kuat terhadap keuangan negara melalui Sinergi Sistem Informasi, pembentukan Pusat Data Nasional serta elektronik audit (e-audit). Melalui sistem monitoring yang kuat, BPK yakin dapat menghapus KKN dan meningkatkan penerimaan negara secara sistemik menuju kesejahteraan rakyat.
Badan Pemeriksa Keuangan RI dapat melakukan penarikan data transaksi APBD DKI Jakarta secara online dan realtime pada bulan ini (Desember 2013). Kesepakatan antara BPK dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini merupakan upaya preventif atau mencegah terjadinya transaksi mencurikan serta menuju terciptanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.