Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menunjuk kantor akuntan publik (KAP) Husni, Mucharam, dan Rasidi, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2012.
“Sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Peraturan Tata Tertib DPR RI, dengan memperhatikan pendapat dan pandangan fraksi-fraksi, berdasarkan musyawarah dan mufakat, Komisi XI sepakat untuk menunjuk KAP Husni, Mucharam dan Rasidi sebagai KAP pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BPK tahun 2012,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Emir Moeis di Jakarta, Selasa (19/3).
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya indikasi penyalahgunaan aset negara oleh beberapa mitra usaha di Gelora Bung Karno dan Kemayoran berdasarkan audit yang mereka lakukan pada 2012. Hal ini akan menjadi rekomendasi bagi Panja Monitoring Pengelolaan Aset Negara Komisi II DPR RI, untuk segera dilakukan audit investigasi.
Badan Pemeriksa Keuangan akan mengaudit kinerja Kementerian Pertanian terkait dengan pengembangan program hortikultura. Anggota IV BPK, Ali Masykur Musa, menyatakan audit dilakukan menyusul melonjaknya beberapa komoditas hortikultura, seperti bawang merah dan bawang putih. “Kenaikan harga bawang adalah imbas dari tidak adanya manajemen musim tanam dan panen. Karena itu, importir merajalela. Seperti ada pembiaran,” ujarnya kemarin.
Menurut Ali, audit akan dilakukan pada semester I 2013. BPK belum pernah melakukan audit khusus untuk sektor hortikultura. Audit akan berfokus pada manajemen hortikultura yang dilakukan Kementerian Pertanian.
Panitia Kerja Aset Negara Dewan Perwakilan Rakyat akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi atas pengelolaan sejumlah aset negara di kawasan Gelora Bung Karno dan Kemayoran.
“Untuk menemukan kerugian negara dan pelanggaran hukum. Nanti hasilnya akan kami serahkan kepada penegak hukum,” kata Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Abdul Hakam Naja kemarin.
SEMARANG-Badan Pemeriksa Keuangan bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tenqah serta 35 kabupaten/ kota menandatangani nota kesepakatan tentang petunjuk teknis pelaksanaan audit secara elektronik atau e-Audit.
Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan mengatakan kesepakatan ini merupakan lanjutan dari kerja sama sebelumnya yang dilakukan untuk sistem audit itu. e-Audit merupakan upaya untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi BPK dalam proses audit.
Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso menyatakan pihaknya telah menerima permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri rekening pihak-pihak terkait proyek Hambalang. “Permintaan tak sekaligus, tapi bertahap,” ujarnya kepada Tempo melalui pesan singkat.
Agus menolak membocorkan rekening yang sedang diusut PPATK. Namun ia memastikan kantornya mendukung penuh proses pengusutan kasus korupsi dalam proyek bernilai Rp 2,5 triliun itu. “PPATK selalu siap untuk mendukung demi mewujudkan Indonesia Bersih.”
Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan terkait perusahaan-perusahaan tambang yang dinilai bermasalah kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara RI. Sebanyak 26 perusahaan diduga menyalahgunakan perizinan pelepasan kawasan hutan dan hasil hutan, seperti kayu. Kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan Rp 90,6 miliar dan 38.000 dollar AS.
Hal itu disampaikan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bidang Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Lingkungan Hidup, Ali Masykur Musa, di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (26/2).
Kemungkinan Pusat Tangani Langsung
JAKARTA, KOMPAS – Pengawasan DPRD yang lemah menyebabkan maraknya penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah. Pemerintah pusat mengancam mengambil alih penanganan dana bantuan tersebut jika pengawasannya tak diperbaiki.
Peraturan Direvisi Dulu
JAKARTA. KOMPAS – Pemerintah pusat diminta menghentikan sementara penyaluran dana bantuan sosial dan hibah, terutama di daerah yang akan menggelar pemilihan kepala daerah. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kembali penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah.
Penghentian sementara penyaluran dana tersebut diharapkan disertai juga dengan revisi atas ketentuan mengenai pedoman pemberian dana bantuan dan hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011, termasuk perubahannya di Permendagri No 39/2012.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) di Nairobi, Kenya, pada 17 November mendatang. “Akan dibicarakan masalah ketidakseimbangan pengelolaan sumber daya alam dan alih fungsi lahan pangan secara masif,” kata anggota IV BPK yang menjadi pimpinan delegasi, Ali Masykur Musa, kemarin.
Kementerian dan Lembaga (K/L) diimbau untuk menjaga kualitas laporan keuangan supaya memperoleh hasil yang baik dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai akhir Maret mendatang.
Untuk menjaga kualitas laporan tersebut, Kemenkeu mengadakan forum pertemuan dengan seluruh K/ L untuk meningkatkan penindaklanjutan temuan-temuan BPK pada laporan keuangan 2011.
Panitia Kerja (Panja) Vaksin Flu Burung untuk Manusia DPR akan mengawasi pelaksanaan proyek vaksin flu burung. Ini dilakukan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara Rp 693,26 miliar dalam proyek vaksin itu.
“Komitmen panja adalah untuk melakukan pengawasan pada proyek ini. Hasil kerja panja ini telah mengalami kemajuan dengan adanya titik terang dari keuangan negara,” kata anggota Komisi IX DPR, Poempida Hidayatulloh.
Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2012 menetapkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun anggaran 2013 sebesar Rp 1,39 triliun.
DID adalah dana penyesuaian dalam APBN 2013 yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pendidikan, yang dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Tujuan, mendorong daerah supaya mengelola keuangannya dengan lebih baik, yang ditunjukkan dengan perolehan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Komisi Pemberantasan Korupsi membantah melupakan penyidikan kasus Hambalang dan pemberian dana talangan ke Bank Century, karena prosesnya terus berjalan melalui pemeriksaan saksi dan pihak-pihak yang diduga mengetahui kedua kasus tersebut.
“Ada sebagian pihak yang menyebutkan KPK lupakan kasus Hambalang dan Century, itu tidak benar,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Senin. Dia menegaskan, jangan diasumsikan KPK mendiamkan kedua kasus itu hanya karena belum memeriksa tersangka dalam kasus itu.
JAKARTA-Kementerian Keuangan mencatat total piutang negara yang belum dilunasi mencapai Rp49,23 triliun setelah dikurangi piutang BUMN/BUMD yang mencapai Rp27,8 triliun.
Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto mengatakan per September 2012 total berkas kasus piutang negara (BKPN) mencapai 146.792 berkas dengan nilai tagihan Rp77,03 triliun. “Pada 2012, piutang negara yang dapat diselesaikan mencapai Rp1,0 triliun, melampaui targetnya Rp990 miliar,” ujarnya dalam konferensi pers terkait refleksi kinerja DJKN 2012, Jumat (18/01).
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) Prof. Jamal Wiwoho meraih penghargaan tulisan opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hari ulang tahun ke-66 BPK, di Jakarta, kemarin.
Penghargaan diberikan langsung oleh Ketua BPK Hadi Poernomo kepada Jamal yang juga Pembantu Rektor UNS itu atas karya tulis opininya di harian umum Media Indonesia pada 2 November 2012 bertemakan Audit BPK Menuju Anak Utama Hambalang.