Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, mengadakan pertemuan dengan para kepala daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Mataram, NTB, Rabu (27/7).
Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2021 kepada Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, di Gedung Cawang Kencana, Jakarta, Kamis (28/7). Dalam laporan itu, Kemensos memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BPK menemukan ketidakpatuhan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) tahun 2021. Dengan adanya temuan tersebut, BPK melakukan koreksi nilai subsidi sebesar Rp224,62 miliar. Anggota VII BPK, Hendra Susanto, mengatakan ketidakpatuhan ini antara lain karena adanya pembebanan biaya yang tidak terkait dengan kereta yang masuk dalam kontrak PSO.
Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Haerul Saleh, memberikan arahan dalam rangka persiapan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di lingkup Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) IV Semester II Tahun 2022, di Kantor BPK, Jakarta, Kamis (28/7).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan tiga Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), di Jakarta, Rabu (27/07). LHP tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, kepada Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, didampingi Auditor Utama Keuangan Negara III, Ahmad Adib Susilo, dan Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni, serta disaksikan oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPK maupun di ATR/BPN.
Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, mengatakan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau PELNI telah memperhitungkan secara wajar tagihan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) tahun 2021.
Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Daniel Lumban Tobing, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2021 kepada Kepala LKPP, Abdullah Azwar Anas, di kantor LKPP, Selasa (26/7).
Dalam pemeriksaan perhitungan subsidi listrik tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan koreksi sebesar Rp1 triliun. Sebab, BPK menemukan adanya ketidakakuratan perhitungan subsidi listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.
Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri tahun 2015 menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Namun demikian, Kementerian Luar Negeri segera berbenah dan melakukan perbaikan sehingga berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2016 - 2020 secara berturut-turut. BPK mengapresiasi konsistensi dan upaya Kementerian Luar Negeri dalam mempertahankan opini tersebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, mengungkapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) perlu meningkatkan capaian penyelesaian tindak lanjut. Hal ini didasarkan pada hasil pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sampai dengan semester II tahun 2021.
Pencapaian visi dan misi BPK memerlukan sinergi dan dukungan dari setiap satker, tidak terkecuali Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum). Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK, Isma Yatun, dalam sambutannya usai melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, di Auditorium BPK, Jakarta, Rabu (20/7).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) tahun 2021 di Kantor LPP TVRI, Jakarta, Rabu (20/7). LHP tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, kepada Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sebab APIP merupakan mitra strategis BPK dalam melaksanakan tugas konstitusional.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Komisi Yudisial (KY) untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal itu disampaikan Anggota III BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan (LK) KY tahun 2021, di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa (19/7).
Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Daniel Lumban Tobing, menyebutkan bahwa meskipun LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tahun 2021 telah memperoleh opini terbaik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun BPK masih menemukan beberapa permasalahan Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“BPK berkewajiban memantau perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK,” kata Anggota II BPK dalam kegiatan penyerahan LHP atas Laporan Keuangan BPS tahun 2021, di Jakarta, Senin (18/7).
Perpustakaan Nasional (Perpusnas) merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, Perpusnas tetap harus menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan BPK secara rutin melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Perpusnas.
BPK menemukan ketidaksesuaian dan ketidakakuratan dalam perhitungan harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi. Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, mengatakan temuan itu berdasarkan pemeriksaan atas perhitungan subsidi pupuk dan penyaluran pupuk bersubsidi.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali diundang sebagai panelis dalam United Nations High Level Political Forum (HLPF) Side Event, pada (15/7), di New York. HLPF Side Event ini diselenggarakan oleh International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI) Development Initiative (IDI) yang bekerja sama dengan INTOSAI General Secretariat, INTOSAI Working Group on Environmental Auditing (WGEA), Permanent Mission of Austria to United Nations dan Perutusan Tetap Republik Indonesia pada PBB (PTRI) di New York. Untuk menjaring peserta dari berbagai pemangku kepentingan, HLPF Side Event ini diselenggarakan secara hybrid dengan mengusung topik “Accelerating implementation of the 2030 Agenda - The Contribution of Supreme Audit Institutions”.
Anggota II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II, Daniel Lumban Tobing, mengatakan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2021, BPK menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun permasalahan-permasalahan tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, namun perlu mendapatkan perhatian untuk segera ditindaklanjuti.