Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, tetapi tidak terlepas dari optimalisasi peran dari Inspektorat Provinsi/Kota/Kabupaten, Inspektorat BUMN, dan peran dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga BPK RI tidak terlalu sulit dalam melaksanakan pengawasan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota VII BPK RI, Bahrullah Akbar pada diskusi panel dengan tema “Optimalisasi Pengawasan atas Kekayaan Negara yang Dipisahkan” yang dilaksanakan pada Kamis, 7 November 2013 di Aula Kantor Bupati Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau.
Badan Pemeriksa Keuangan RI akan memperketat standar pemeriksaan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan risiko pengelolaan keuangan negara/daerah menjelang Pemilu 2014. Demikian diungkapkan Anggota BPK Agung Firman Sampurna dalam acara Forum Komunikasi Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (FK-TLRHP) BPK bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan tema “Mewujudkan Akuntabiltas, Meningkatkan Kinerja, Menuju Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Berdaya Saing” di Auditorium Hotel Novotel, Bandar Lampung, 7 November 2013.
Kamis, 7 November 2013. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia mengadakan acara Goes To Campus di Universitas Tadulako, Palu. Bertindak sebagai pembicara pada kegiatan ini adalah Anggota BPK RI Ali Masykur Musa, dan dihadiri juga oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Tengah, Mokhammad Bayu Sabartha. Kegiatan Goes To Campus ini digelar di ruang IT Center Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah.
Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan quality assurance atas keuangan negara. Hal tersebut dilakukan dengan memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN/D, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara. Demikian disampaikan Anggota BPK, Ali Masykur Musa dalam acara Workshop “Menuju Wilayah Bebas Korupsi” di Institut Teknologi Surabaya (ITS), Jawa Timur, 31 Oktober 2013.
Dalam rangka menjaga dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta membangun strategi pemeriksaan yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dari entitas-entitas yang menjadi tanggung jawab Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Auditorat Keuangan Negara (AKN) V BPK memandang perlu untuk membangun kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Terkait dengan hal tersebut BPK menyelenggarakan Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, yang diselenggarakan pada 29 Oktober 2013 di Auditorium Kantor Pusat BPK, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sangat berperan dalam mendorong pemerintah agar aparat keuangan negara diisi oleh orang-orang yang profesional dan kompeten dalam mengelola keuangan negara. BPK juga berperan dalam penyusunan standar akuntansi pemerintah. Seluruh instansi pemerintah harus mengikuti standar akuntansi pemerintah sebagai bagian dari pendekatan dan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Audit dan Reviu Laporan Keuangan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Pemeriksaan kinerja atas kegiatan APIP adalah pemeriksaan kinerja yang memiliki nilai sangat strategis. Dengan pemeriksaan kinerja APIP ini diharapkan dapat mendorong dan memperbaiki sistem pengawasan internal pemerintah dan meningkatkan kapabilitas APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
Dalam rangka membangun komunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) mengadakan diskusi terbatas yang terkait dengan penyelenggaraan Program Keluarga Harapan dengan tema "Efektivitas Program Keluarga Harapan", di Hotel Novotel, Solo, Jawa Tengah.
Sehubungan dengan pemberitaan di beberapa media nasional mengenai telah terjadinya kebakaran di Gedung Umar Wirahadikusumah BPK RI Jakarta Pusat, pada hari minggu 13 Oktober 2013, BPK RI memberikan keterangan mengenai terjadinya kebakaran tersebut kepada media/wartawan pada 16 Oktober 2013.
Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Bali menyambut secara resmi Kepala Perwakilan baru. Penyambutan ini diwujudkan dalam kegiatan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan, dari Kepala Perwakilan lama Efdinal, SE, MM kepadaArman Syifa, M.Acc, Ak, yang berlangsung pada 17 Oktober 2013, di Hotel Puri Saron, Seminyak, Bali. Penandatanganan naskah serah terima jabatan dilakukan oleh keduanya, di hadapan Anggota BPK Rizal Djalil.
Dalam mengelola Keuangan negara maupun kekayaan negara harus dilakukan secara akuntabel dan transparan. Dengan begitu, akan meningkatkan kualitas pemenuhan kewajiban seluruh kegiatan pejabat pengelola keuangan negara/kekayaan negara.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti imbauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait transaksi non tunai (non cash transaction/NCT). Pemerintah Provinsi DKI terus melakukan hal-hal baru dalam rangka memperbaiki sistem-sistem yang ada di pemerintahan. Hal ini dinyatakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam konferensi pers bersama Ketua BPK Hadi Poernomo, di Gedung Tower BPK Pusat, Jakarta, 7 Oktober 2013.
Senin, 7 Oktober 2013, BPK RI mendatangi Office Auditor GeneralNew Zealand (OAG NZ) di Wellington, New Zealand. Bertindak selaku Ketua Delegasi adalah Anggota II BPK RI, Sapto Amal Damandari didampingi oleh Slamet Kurniawan–Auditor Utama Keuangan Negara II, Bahtiar Arif -Kepala Biro Humas dan Luar Negeri, Ikhtaria Syaziah –Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri dan Taufiq Supriadi –Kepala Sub Bagian Sekretariat Kepala Direktorat Utama Revbang Diklat & PKN.
Badan Pemeriksa Keuangan RI telah berhasil menyelesaikan 597 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 13.969 temuan bernilai Rp56,98 triliun. 597 LHP tersebut terdiri atas 519 objek pemneriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menjadi penyebab sulitnya terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. KKN terjadi karena ada niat dan kesempatan. Kesempatan inilah yang BPK RI tutup dengan fraud control system. Cara yang dilakukan oleh BPK RI untuk menutup lubang-lubang kesempatan tersebut dengan melakukan monitoring yang kuat.
Sebagai salah satu kontributor utama penerimaan keuangan negara serta sebagai penyedia sumber energi utama untuk produksi dalam hampir semua industri terkait menjadi salah satu peran strategis SKK MIgas dalam Industri Hulu Migas Nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota BPK RI, Bahrullah Akbar, pada saat memberikan pemaparan mengenai “Revitalisasi Tata Kelola Industri Migas Untuk Meningkatkan Sinergi SKK Migas dengan BUMN Dalam Pengelolaan Migas Nasional” dalam acara Workshop Pengawasan Tata Kelola Industri Hulu Migas yang dilaksanakan pada Rabu, 2 Oktober 2013,di Jakarta.
Monitoring yang kuat adalah jawaban yang tepat untuk memberantas korupsi secara sistemik. Hal ini ditegaskan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, ketika memberi kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), pada 2 Oktober 2013. Kuliah bertajuk Peran BPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia ini merupakan bagian dari mata kuliah Studium Generale (KU 4078) dan Pendidikan Anti Korupsi (KU 4079) di ITB.
Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, menghadiri dan menjadi nara sumber pada acara Workshop Pengawasan Tata Kelola Industri Hulu Migas dengan tema ”Optimalisasi Pengawasan Tata Kelola Industri Hulu Migas Indonesia Untuk Sebesar-besarnya Manfaat Bagi Bangsa,” yang dilaksanakan pada Rabu, 2 Oktober 2013, di Jakarta.
Selasa, 1 Oktober 2013, Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2013 kepada DPR RI DI Gedung Nusantara II dan DPD RI, di Gedung Nusantara V Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan RI melaksanakan pencanangan pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan BPK RI pada Senin, 30 September 2013, di Auditorium Kantor BPK RI, Jakarta.