Ketua BPK Melantik Pejabat  Pimpinan Tinggi Madya Melalui Teleconference

Ketua BPK Melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Melalui Teleconference

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna melantik 4 (empat) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPK. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK, di Jakarta, pada Senin (6/4/2020).


BPK Perpanjang Penerapan WFH Hingga 14 April 2020

BPK Perpanjang Penerapan WFH Hingga 14 April 2020

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan kebijakan pegawai di lingkungan BPK bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) hingga 14 April 2020. Kebijakan ini merupakan respon perpanjangan pemberlakuan masa keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia.


BPK Terima LKPP Tahun 2019 (Unaudited) Melalui Video Conference

BPK Terima LKPP Tahun 2019 (Unaudited) Melalui Video Conference

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 (Unaudited). LKPP tersebut diserahkan pada Rapat Penyampaian dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP Tahun 2019 (Unaudited) yang diselenggarakan melalui video conference, pada Jumat (27/3/2020).


Pegawai dan Tamu BPK Disemprot Disinfektan untuk Cegah Penularan COVID-19

Pegawai dan Tamu BPK Disemprot Disinfektan untuk Cegah Penularan COVID-19

Dalam rangka mencegah penularan Virus Corona (COVID-19) di lingkungan Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilakukan pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan cairan disinfektan kepada seluruh pegawai dan tamu yang mendatangi Kantor Pusat BPK, di Jakarta, Senin (24/3).


BPK Hadiri Pertemuan Virtual Anggota Komite Pengarah INTOSAI WGEA

BPK Hadiri Pertemuan Virtual Anggota Komite Pengarah INTOSAI WGEA

Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Bahtiar Arif berpartisipasi dalam Rapat Komite Pengarah INTOSAI WGEA (the 17th Steering Committee Meeting of INTOSAI WGEA) yang dilaksanakan secara virtual. Pertemuan virtual ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dibatalkannya the 17th Steering Committee Meeting of INTOSAI WGEA di Marrakech, Maroko karena wabah COVID-19.


Melalui Teleconference, BPK dan Pemerintah Bahas Perubahan Pelaksanaan APBN 2020

Melalui Teleconference, BPK dan Pemerintah Bahas Perubahan Pelaksanaan APBN 2020

Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengadakan rapat bersama Pemerintah RI melalui telekonferensi (teleconference). Rapat yang berlangsung pada Senin (23/3) tersebut membahas perubahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 terkait kondisi luar biasa pandemik Coronavirus disease (COVID-19).


Bekerja Dari Rumah, BPK Dukung Pemerintah Cegah Penyebaran COVID-19

Bekerja Dari Rumah, BPK Dukung Pemerintah Cegah Penyebaran COVID-19

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerapkan bekerja dari rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPK Pusat dan BPK Perwakilan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menegaskan hal ini dilakukan guna mendukung langkah pemerintah dalam mencegah penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19), khususnya di lingkungan BPK.


Anggota III BPK Minta Kemnaker Tindaklanjuti Temuan Pemeriksaan

Anggota III BPK Minta Kemnaker Tindaklanjuti Temuan Pemeriksaan

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan jajarannya agar temuan-temuan BPK yang tidak bisa ditindaklanjuti dapat disampaikan kepada BPK untuk ditetapkan sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti.


Kiprah BPK dalam 1st  International Hackathon of SAIs di Praha, Republik Ceko

Kiprah BPK dalam 1st International Hackathon of SAIs di Praha, Republik Ceko

Dengan mengusung tagline "Hack for Accountability", Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengirimkan tim beranggotakan 5 orang untuk berpartisipasi dalam 1st International Hackathon of SAIs di Praha, Republik Ceko pada 3-5 Maret 2020.


Pengelola Keuangan Negara/ Daerah Dituntut Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pengelola Keuangan Negara/ Daerah Dituntut Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Mencermati tuntutan masyarakat saat ini, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya. Hal ini dikatakan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V/ Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahrullah Akbar saat menyampaikan sambutan pada acara Serah Terima Jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin (9/3/2020).


BPK dan Kejagung Gelar Konferensi Pers Terkait Jiwasraya

BPK dan Kejagung Gelar Konferensi Pers Terkait Jiwasraya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menggelar konferensi pers usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2008 s.d. 2018 kepada Jaksa Agung.


Opini WTP Harus Diikuti dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Opini WTP Harus Diikuti dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, bahwa saat ini masih banyak daerah yang laporan keuangannya sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masyarakatnya belum sejahtera.


Ketua BPK Dorong Instansi Memanfaatkan TIK untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Ketua BPK Dorong Instansi Memanfaatkan TIK untuk Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyampaikan, perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan teknologi internet memberi dampak pada perkembangan e-goverment dalam 20 tahun terakhir, dengan kehadiran e-goverment 1.0 sampai pada 4.0.


Anggota III BPK Ajak Civitas Akademika Unud Pahami Keuangan Negara

Anggota III BPK Ajak Civitas Akademika Unud Pahami Keuangan Negara

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi menyampaikan kepada para pengelola keuangan di lingkungan Universitas Udayana (Unud) bahwa pengelolaan keuangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wajib mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara. Hal ini dikarenakan PTN juga merupakan bagian dari keuangan negara.


Anggota VI BPK : Kementerian/Lembaga Wajib Menindaklanjuti Rekomendasi BPK

Anggota VI BPK : Kementerian/Lembaga Wajib Menindaklanjuti Rekomendasi BPK

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan tersebut dinyatakan terbuka untuk umum.


BPK Dukung BNPT Bersinergi dengan Penanggulangan Terorisme PBB

BPK Dukung BNPT Bersinergi dengan Penanggulangan Terorisme PBB

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyampaikan dukungannya terhadap Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menjalin kerja sama dan bersinergi dengan badan internasional dalam penanganan terorisme.


Anggota III BPK Serahkan LHP Kinerja LPP TVRI dan RRI

Anggota III BPK Serahkan LHP Kinerja LPP TVRI dan RRI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kinerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (26/2) di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta.


LKPD yang Baik Tidak Sebatas Meraih Opini WTP

LKPD yang Baik Tidak Sebatas Meraih Opini WTP

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyampaikan kepada para kepala daerah se-Provinsi Maluku Utara bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan sebatas meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang baik tidak hanya berhenti pada opini WTP.


Pimpin Pengambilan Sumpah CPNS menjadi PNS, Sekjen BPK harap PNS Baru Pegang Teguh Sumpah yang diucapnya

Pimpin Pengambilan Sumpah CPNS menjadi PNS, Sekjen BPK harap PNS Baru Pegang Teguh Sumpah yang diucapnya

Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahtiar Arif pimpin pengambilan sumpah 8 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan BPK pada Selasa (25/2) di Kantor Pusat BPK, Jakarta.


Pemerintah Daerah Harus Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah Daerah Harus Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Sebagai upaya penyegaran organisasi dan mendorong kinerja maksimal, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senantiasa melakukan rotasi, mutasi dan promosi pejabat di lingkungan wilayah kerjanya. BPK perwakilan Jawa Timur (Jatim) kini resmi dipimpin kepala baru yakni Joko Agus Setyono yang resmi menjabat sebagai Kepala BPK Perwakilan Jatim menggantikan Harry Purwaka. Acara serah terima jabatan (sertijab) digelar di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, Senin (24/2/2020). Anggota V BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V Bahrullah Akbar menyaksikan langsung acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK.