Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan atas World Maritime University (WMU) tahun 2023 dalam sidang ke-42 Dewan Gubernur (Board of Governors) WMU di Malmö, Swedia pada Minggu (1/9). Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadnyana kepada Chancellor of WMU, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal International Maritime Organization (IMO), Arsenio A. Dominguez.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyelenggarakan kegiatan kick off meeting dan workshop pemeriksaan tematik nasional Prioritas Nasional (PN) 6, yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kegiatan ini menandai secara resmi dimulainya pelaksanaan pemeriksaan sekaligus sebagai wadah untuk memperoleh arahan dari Pimpinan BPK dan dukungan dari satuan kerja pemeriksaan yang terkait.
Dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan pemilihan umum (Pemilu) 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT) untuk menilai sejauh mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menjadi tuan rumah dalam kegiatan ASEANSAI Knowledge Sharing Committee (KSC) Workshop on Advancing Roles of SAI in Reviewing Voluntary National Review (VNR): A Contribution to the Achievement of SDGs. Kegiatan yang dilaksanakan di auditorium kantor pusat BPK di Jakarta, Kamis (29/8), dibuka oleh Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, yang mengatakan bahwa reviu atas VNR dapat meningkatkan efektivitas keseluruhan dari implementasi pembangunan berkelanjutan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggelar Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2024 dengan tema "Sinergi BPK Makin Kuat untuk Mewujudkan Indonesia Maju". Dengan mengangkat tema tersebut, Ketua BPK Isma Yatun, menegaskan sinergi antar satuan kerja selalu diterapkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan BPK di masa mendatang.
Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadyana memimpin entry meeting pemeriksaan atas tata kelola keuangan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada triwulan tiga tahun 2024. Pemeriksaan ini terdiri dari dua jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).
Kamis (22/8), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menerima kunjungan dari Auditor General Singapura Ms. Goh Soon Poh, yang didampingi oleh Assistant Auditor General Ms. Mabel Watt, serta empat delegasi lainnya dari Supreme Audit Institution (SAI) Singapura. Kunjungan ini disambut oleh Ketua BPK Isma Yatun, didampingi Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) R. Yudi Ramdan Budiman.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Pius Lustrilanang memimpin dan menyaksikan prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Selasa (20/8). Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku kini dijabat oleh Andriyanto, menggantikan Hery Purwanto, yang dipindah tugaskan sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 harus selalu mengedepankan prinsip akuntabel dan transparan, baik dalam tahapan pemilihan maupun pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, sehingga dapat menghasilkan kepala daerah yang legitimate dan terbaik.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sosialisasi mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara BPK dan DPR dengan pemerintah daerah, masyarakat desa, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan desa.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan (LK) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2023, dimana LK Kemenperin telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).
Hasil peer review yang dilakukan oleh German Federal Court of Auditors (SAI Jerman), Austrian Court of Audit (SAI Austria), dan Swiss Federal Audit Office (SAI Swiss) terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 menunjukkan bahwa secara keseluruhan BPK telah menunjukkan standar yang tinggi dalam sistem pengendalian internal (SPI) terutama pada tiga area yang ditelaah. Tiga area tersebut yakni manajemen SDM, manajemen etika dan integritas, serta teknologi informasi.
Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK. Dengan demikian, opini atas LK Kementerian Pertahanan tahun 2023 kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan permasalahan kekurangan volume pada 22 pekerjaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,22 miliar pada Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern (SPI) maupun permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaiki pada laporan keuangan (LK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berupaya untuk meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan nasional melalui pemeriksaan keuangan negara. Saat ini BPK telah berperan sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara dalam mencapai tujuan negara, melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) Kementerian Keuangan dan Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2023. LHP ini diserahkan langsung oleh Anggota II BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II Daniel Lumban Tobing kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta, Selasa (30/7).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa permasalahan dalam laporan keuangan (LK) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dan LK Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2023.
Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan (LK) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK dan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material serta telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan (LK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tahun anggaran 2023 di kantor Kemenkumham, Jakarta, Jumat (26/7). LHP tersebut disampaikan oleh Anggota I BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I Nyoman Adhi Suryadyana, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly.