Sebanyak 1.404 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) formasi tahun 2021, mengikuti pembukaan kegiatan pembinaan CPNS Golongan II dan III secara luring dan daring di kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Senin (3/10).
Tahun 2022, anggaran belanja pegawai di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk belanja gaji untuk tenaga tidak tetap, senilai Rp2,6 triliun atau 65,06% dari total anggaran belanja BPK. Dengan jumlah orang dan belanja pegawai yang relatif besar tersebut, maka pengelolaan SDM di BPK harus dilakukan dengan efisien, efektif, tranparan, dan akuntabel.
Rangkaian serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI masih berlangsung. Pekan ini, Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, memimpin rangkaian sertijab Kalan di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Bali.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun, menerima Deputy Auditor General, The State Audit Office of Vietnam (SAV), Doan Anh Tho, dan delegasi SAV di Kantor Pusat BPK, di Jakarta, Selasa (27/9). Pertemuan ini berlangsung dalam kegiatan Courtesy Meeting yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Joint Workshop antara BPK dan SAV.
Anggota VI BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, memimpin rangkaian serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kalimantan. Anggota VI BPK menyebut sertijab ini dilaksanakan untuk menjaga kontinuitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Dalam rangka mempererat hubungan dengan Board of Audit of Japan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diwakili oleh Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III, Achsanul Qosasi, melaksanakan pertemuan bilateral dengan President Board of Audit of Japan, Morita Yuji, di Tokyo, Jepang, Rabu (21/9).
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan dan memperkuat akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta menjaga komitmen dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas belanja operasional Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pengelolaan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minyak dan gas bumi tahun 2021 pada SKK Migas dan KKKS serta pemeriksaan atas proyek dan rantai suplai tahun 2020 dan 2021 pada SKK Migas, KKKS Premier Oil Natuna Sea BV, dan KKKS PT Medco E&P Rimau, kepada Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, di Kantor SKK Migas, Jakarta, Selasa (20/9).
Sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk dan diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama dengan lembaga negara lain memiliki tugas untuk mendorong pencapaian tujuan negara. Hal ini dilakukan BPK melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam dua tahun terakhir, telah menunjukan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut tercermin dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2020 dan 2021, yang menunjukan bahwa seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara telah meraih opini tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Wajar Tanpa Perngecualian (WTP).
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, menyaksikan prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, dari Paula Henry Simatupang kepada Amin Adab Bangun, di kantor BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, Makassar, Rabu (14/9).
BPK Menjadi Tuan Rumah Pelaksanaan IDI-ASOSAI Strategy, Performance Measurement and Reporting (SPMR)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tuan rumah penyelenggaraan IDI-ASOSAI Strategy, Performance Measurement and Reporting (SPMR) yang diselenggarakan pada 12 – 16 September 2022 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI, Jakarta.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pergantian (rotasi) Kepala Perwakilan (Kalan) untuk menyegarkan lingkungan kerja serta mendorong semangat bagi para pejabat terkait dalam meningkatkan kinerjanya. Ketua BPK, Isma Yatun, mengatakan rotasi pegawai merupakan upaya yang selalu dilakukan BPK dalam rangka menjaga dan membangun budaya organisasi.
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, memimpin kegiatan entry meeting pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan kredit wholesale banking kegiatan investasi dan operasional tahun 2021 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan instansi terkait lainnya, di kantor pusat Bank Mandiri, Jakarta, Senin (12/9).
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI,I Hendra Susanto, menjadi narasumber pada kegiatan sharing session tacit knowledge yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelatihan Jabatan Fungsional Pemeriksa Ahli Pertama (JFPAP) tahun 2022, di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (12/9).
Perkembangan teknologi informasi menjadi sebuah tantangan besar bagi profesi akuntan, dimana akuntan dianggap less relevant karena perannya dapat digantikan oleh teknologi digital. Sebab itu, para akuntan perlu mengoptimalkan peluang yang ada untuk menjadikan profesi akuntan tetap relevan dan dibutuhkan di era digital.
Untuk membantu memberikan keyakinan yang memadai atas kinerja pengelolaan keuangan yang baik, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas pemeriksaan kinerja. Dengan pemeriksaan kinerja, maka BPK dapat menilai aspek 3E (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) atas suatu program, kegiatan, atau pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya mengejar opini WTP terkait kewajaran penyajian dan kecukupan pengungkapan, namun juga mendorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, Pius Lustrilanang, mengatakan pemangku kepentingan (stakeholder) dapat memanfaatkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sebagai referensi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Oleh karena itu, BPK akan terus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, menekankan agar komunikasi antara pemeriksa dengan entitas terperiksa dapat berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini bertujuan untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara dan kemajuan bangsa.
Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto, memimpin dan menyaksikan prosesi serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan, di kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (6/9). Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Selatan kini di jabat oleh Andri Yogama, menggantikan Harry Purwaka, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Auditorat II.C.