BERITA UTAMA

Anggota V BPK Apresiasi Pengelolaan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sumatera Selatan

11 April 2019

Dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman para pemangku kepentingan terhadap keberadaaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, BPK menggelar Sosialisasi Peran BPK dan DPR dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara di Palembang pada Kamis(11/4).

Menurut Anggota V BPK, Isma Yatun dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir yang hadir sebagai Keynote Speaker, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23E BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hal tersebut merupakan landasan konstitusional bagi BPK sebagai lembaga pemeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Selain itu, Anggota V BPK mengungkapkan bahwa kehadirannya adalah untuk menggerakkan dan menjaga amanah yang telah diberikan masyarakat kepada kita sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu mendorong secara aktif terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, khususnya di Kota Palembang yang tercinta ini.

Pada kegiatan ini, BPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap tata kelola pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 5 WTP dan 11 WDP untuk LKPD Tahun Anggaran 2013 menjadi 17 WTP dan 1 WDP pada LKPD Tahun Anggaran 2017. Pada LKPD Tahun Anggaran 2018, BPK telah memberikan opini WTP pada tiga pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kota Prabumulih, sedangkan untuk 15 pemerintah daerah lainnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sedang dalam proses pemeriksaan.

Khusus Kota Palembang sendiri, Kota ini menjadi salah satu daerah yang paling baik dalam hal akuntabilitas keuangannya, hal ini dapat dilihat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kota Palembang sebanyak 8 kali secara berturut - turut.

"Palembang salah satu daerah terbaik dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya, 8 WTP yang diraih menjadi bukti, insya Allah WTP ke-9 akan kembali diraih oleh Palembang", ungkap Isma Yatun.

Di akhir paparannya, Anggota V BPK berharap jajaran pimpinan Kota Palembang terus meningkatkan komitmen dan bekerja keras dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Hal senada dikatakan pula oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, bahwa salah satu kunci suksesnya pemerintahan ada pada transparansi anggaran.

"Kalau transparansi keuangan berjalan dengan baik, maka pemerintah tersebut bisa dikatakan sukses, karena anggaran APBD pasti tepat sasaran, inilah salah satu tugas DPR, sebagai pengawasan" ujar Hafidz Tohir.

Selain Anggota V BPK, Kegiatan tersebut dihadiri oleh Walikota Palembang, Ketua DPRD Kota Palembang, Auditor Utama Keuangan Negara V, Plt. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan, Forkompinda Kota Palembang, para perangkat daerah di wilayah Kota Palembang serta tamu undangan lainnya.